lp2m.or.id, Padang-Dalam upaya memastikan keselarasan dan keakuratan data pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah, Dapur Kolaborasi/Sekretariat SDGs Kabupaten Pesisir Selatan, bersama LP2M dan GIZ Indonesia, berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pesisir Selatan dalam kegiatan Sinkronisasi Data Capaian Indikator Sustainable Development Goals (SDGs).Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor BPS Kabupaten Pesisir Selatan dan menjadi bagian penting dari langkah memperkuat tata kelola data pembangunan daerah.
“Upaya kolaboratif ini menjadi langkah penting dalam memperkuat integrasi data pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah,”
— Hendro Seprita Deza, SST., M.Si., Kepala BPS Kabupaten Pesisir Selatan.
Menyatukan Data untuk Pembangunan yang Lebih Tepat Sasaran
Proses sinkronisasi difokuskan pada empat pilar utama pembangunan, yaitu:
-
Sosial,
-
Ekonomi,
-
Lingkungan, serta
-
Hukum dan Tata Kelola.
Melalui proses ini, tim bersama-sama meninjau kesesuaian dan ketersediaan data dari berbagai sumber. Hasil diskusi menunjukkan bahwa sebagian besar data indikator SDGs sudah tersedia di BPS, namun beberapa indikator masih memerlukan pengolahan dan klarifikasi lanjutan—terutama dalam penentuan tingkat pengukuran data di nagari, desa, dan kabupaten.
Langkah ini juga membuka ruang pembelajaran bersama antarinstansi dalam memahami standar indikator SDGs yang digunakan di tingkat nasional dan bagaimana penerapannya dapat disesuaikan dengan konteks daerah.
Komitmen Bersama Menuju Data yang Inklusif dan Terpadu
Kegiatan sinkronisasi ini bukan sekadar pertemuan teknis, tetapi juga simbol komitmen lintas sektor dalam memperkuat implementasi SDGs di Pesisir Selatan. Dengan keterlibatan aktif lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan, proses ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan yang berbasis data, inklusif, dan berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, Kabupaten Pesisir Selatan menegaskan keseriusannya untuk menghadirkan data SDGs yang akurat, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkansebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat.
