Minangkabau sebagai mayoritas penduduk Sumatera Barat, merupakan salah satu suku yang menganut azas matrilineal, yang jumlahnya sangat sedikit di dunia. Berbeda dengan sistem kekerabatan dan budaya sebagian besar suku di dunia yang patrilineal, nilai dan norma budaya Minangkabau, menempatkan perempuan setara bahkan lebih istimewa dibanding laki-laki.
Faktanya, berbagai bentuk ketidakadilan gender masih dialami perempuan Minangkabau, baik di ranah publik maupun domestik tampak lebih nyata. Negeri matrilineal ini, betapapun kuat keberpihakan falsafah adatnya pada perempuan, secara realita tetap lebih berpihak pada laki-laki. Posisi serta kondisi umum perempuan Minangkabau secara sosial, ekonomi dan poltik, miskin, menjadi korban KDRT dan poligami, korban beban ganda rumah tangga, berpendidikan rendah, partisipasi dan representasi politik rendah, akses pelayanan publik minim, stereotype dan stigma.
Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M) lahir berlandaskan kesadaran kritis dari berbagai kontradiksi antara realitas perempuan yang subordinat dari nilai dan falsafah budaya. Kelahiran LP2M pada 7 September 1995 juga menjadi tanda bangkitnya gerakan perempuan di Sumatera Barat. Saat ini LP2M merupakan organisasi berbadan hukum dari Kementrian Hukum dan HAM RI dengan nomor pengesahan NO.AHU-0001676.AH.01.07/2005
Visi LP2M :
Terwujudnya masyarakat sejahtera dan kritis yang adil dan setara gender, demokratis, anti diskriminasi, peduli sosial dan berkeadilan lingkungan.
Misi LP2M :
- Memperjuangkan akses, kesadaran kritis dan kontrol perempuan serta masyarakat marginal dengan mengedepankan prinsip inklusi sosial terhadap seluruh kebijakan dan sumber daya di ranah domestik dan publik.
- Membangun gerakan perempuan dan masyarakat sipil yang kuat dan independent sebagai kekuatan penyeimbang terhadap Negara dan pasar.
a. Keadilan dan kesetaraan gender
b. Transparansi dan akuntabilitas
c. Demokratis
d. Peduli sosial
e. Keadilan lingkungan
f. Anti diskriminasi
g. Anti kekerasan
h. Anti korupsi
i. Kerelawanan
Strategi
- Melakukan pengorganisasian kelompok perempuan dan penguatan masyarakat marginal dengan mengedepankan prinsip inklusi sosial.
- Memfasilitasi pengembangan usaha produktif perempuan yang mandiri.
- Memfasilitasi jaringan perempuan dan masyarakat marginal untuk advokasi kebijakan publik.
- Memfasilitasi perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan (HAP).
- Advokasi pemenuhan dan perlindungan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi
- Menggali dan mengaktualisasikan nilai-nilai lokal yang peka gender dengan memastikan terfasilitasinya perlindungan, pengakuan dan pemenuhan hukum dan hak masyarakat adat.
- Melakukan penelitian dan dialog-dialog kebudayaan.
- Menjadikan LP2M sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yang transformatif dan kuat.
- Membangun aliansi taktis dan strategis dengan pihak lain.
- Membangun kesadaran kelompok perempuan dan masyarakat akan pentingnya keberlanjutan dan kepedulian lingkungan.
- Melibatkan laki-laki dan perempuan sebagai subjek utama dalam implementasi program.
A. Penguatan Ekonomi Perempuan
Program penguatan ekonomi perempuan difokuskan pada pendampingan perempuan sebagai pelaku usaha. Pendampingan dilakukan agar komunitas / organisasi perempuan mampu menguasai keterampilan manajemen dan teknis produksi usaha yang dilakukan serta penguatan lembaga keuangan perempuan. LP2M memfasilitasi potensi dan kekuatan perempuan dalam bidang ekonomi, melawan persoalan struktural dan politis yang dihadapi perempuan sebagai pelaku usaha, peraturan negara yang tidak ramah perempuan dan ketimpangan relasi dengan laki-laki (keluarga dan masyarakat).
Dalam ruang yang bias gender tersebut, potensi dan kekuatan perempuan di bidang ekonomi tidak terlihat. LP2M bersama dengan Community Organizer melakukan pendampingan pada komunitas / organisasi perempuan untuk memetakan hambatan dan tantangan yang menghalangi perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Bersama dengan komunitas / organisasi perempuan, LP2M berjuang agar perempuan menjadi pelaku usaha yang sadar dan berdaya.
B. Partisipasi Dan Representasi Politik Perempuan
Program partisipasi dan respresentasi politik perempuan adalah program yang bertujuan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam kehidupan demokrasi. Keterwakilan perempuan dalam ranah politik dan berbagai kebijakan yang mendorong demokratisasi masih kurang berdampak pada pencapaian hak-hak perempuan.
Sasaran utama dari program ini adalah untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan, tidak hanya dalam kancah pencalonan tetapi juga mendorong perempuan agar berani menyuarakan hak sebagai warga negara. Melalui program ini, LP2M melakukan penguatan representasi perempuan akan mendorong keberhasilan agenda pemenuhan hak perempuan, khususnya di Sumatera Barat.
C. Advokasi Hak Kesehatan Seksual Dan Reproduksi Perempuan
Advokasi difokuskan pada hak kesehatan reproduksi, hak pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, bebas dari segala bentuk kekerasan, hak untuk berpartisipasi dan memimpin.
LP2M hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap kekerasan yang terjadi karena ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Melalui program ini, LP2M juga turut mengembangkan pendidikan kritis feminis dengan berbagai isu strategis yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya aktivis gerakan perempuan dan sosial serta pemimpin-pemimpin perempuan marginal.
D. Pengurangan Risiko Bencana Dan Adaptasi Perubahan Iklim
Fokus aktivitas program ini terletak pada proses identifikasi, evaluasi dan mengurangi risiko bencana. Program pengurangan risiko bencana yang dijalankan LP2M merupakan aktivitas berkelanjutan yang tidak hanya berjalan ketika terjadi bencana. Tujuan program ini adalah untuk terus menumbuhkan kesiapsiagaan komunitas / organisasi dalam menghadapi bencana, membangun kerjasama dan sinergi antara pelaku manajemen bencana.
Dalam melaksanakan program ini LP2M fokus pada pembangunan masyarakat Sumatera Barat yang tahan uji dan inklusi. Termasuk dalam proses adaptasi dan perubahan iklim yang akan berdampak pada sektor sosial, ekonomi dan hak kesehatan seksual dan reproduksi.
- ASPPUK (1995-2024): Fokus pada penguatan kelompok perempuan melalui pelatihan keterampilan dan pendidikan kritis. Sejak 2000, dukungan bagi perempuan usaha kecil mikro melalui JARPUK untuk advokasi kebijakan berpihak pada Perempuan Usaha Kecil (PUK). Program kerjasama termasuk analisa anggaran gender, pengembangan usaha mikro, dan digitalisasi pemasaran.
- YPKM (1999-2000): Pemulihan ekonomi pasca-resesi di Padang dan Padang Pariaman. Pengorganisasian 16 kelompok perempuan untuk mengembangkan usaha kecil mikro.
- Heifer Project International (2001-2005): Pengembangan ternak untuk peningkatan ekonomi dan gizi keluarga, serta pelestarian lingkungan dengan model Cornerstones, yang mengedepankan nilai tanggung jawab sosial.
- PCI – Nagari Sehat (2001-2004): Peningkatan status kesehatan ibu dan balita di Pesisir Selatan melalui perubahan perilaku, peningkatan akses makanan bergizi, serta pembangunan sarana air bersih.
- Kedutaan Besar Finlandia (2002-2003): Peningkatan akses perempuan dalam ekonomi, sosial, dan politik di Padang dan Padang Pariaman. Penguatan kelompok perempuan untuk menyuarakan kebutuhan mereka.
- The Asia Foundation (2002-2003 & 2005-2006): Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan di pemerintahan nagari melalui advokasi kebijakan.
- Siemenpuu (2005-2006): Penguatan institusi lokal untuk pengelolaan sumber air bersih di Nagari Lumpo, Pesisir Selatan.
- ESP-USAID (2006-2007): Mewujudkan lingkungan sehat di Batu Gadang dan Koto Lalang melalui peningkatan kesadaran lingkungan dan kesehatan perempuan, serta mengurangi penggunaan bahan kimia di pertanian.
- KPMM (2006) :Program baca tulis untuk perempuan di Padang, meningkatkan kemampuan literasi dan kesadaran akan ketidakadilan gender.
- Canada Fund (2007-2008) :Pemulihan ekonomi korban gempa di Tanah Datar melalui pengembangan usaha produktif dan pengorganisasian kelompok perempuan.
- Hivos Asia Tenggara (2009-2012): Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan memperkuat organisasi perempuan serta masyarakat sipil. Hasil yang diharapkan adalah pengakuan dari pemerintah lokal dan terbentuknya relasi antara organisasi perempuan dan pengambil kebijakan.
- Mercy Relief (2009-2011): Kerjasama ini fokus pada pengembangan sarana air bersih dan peningkatan pendapatan keluarga di Nagari Lumpo. Program juga mencakup pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan program pengurangan risiko bencana (DRR).
- Global Fund For Women (2009-2010): Program ini bertujuan meningkatkan kesadaran perempuan tentang hak-hak mereka, menolak kekerasan, dan membangun kelompok perempuan yang menyuarakan aspirasi mereka kepada pemangku kepentingan.
- HEKS-SWS (2009-2012): Fokus pada tanggap darurat pasca gempa 2009 di Sumatra Barat, dengan dukungan pemulihan ekonomi dan rehabilitasi masyarakat.
- OXFAM Great Britain (2010): Program ini bertujuan meningkatkan partisipasi perempuan dalam penanggulangan bencana, termasuk penguatan kapasitas perempuan lokal sebagai Community Organizer (CO) yang memiliki perspektif kesetaraan gender dan advokasi.
- UNDP (2011-2012): Program berbasis nagari untuk pengurangan risiko bencana dengan perspektif gender di Kabupaten Pasaman Barat. Hasilnya termasuk peningkatan kapasitas perempuan dan pelestarian lingkungan melalui pertanian ramah lingkungan.
- Bread for All (2011-2012): Program ini mengedukasi masyarakat tentang teknik konservasi lahan dan adaptasi terhadap perubahan iklim, terutama di Kabupaten Padang Pariaman.
- Global Fund for Women (2013-2014): Tujuan program adalah peningkatan jumlah anggota parlemen perempuan di Sumatra Barat, serta pendidikan pemilih kritis bagi perempuan dan dialog dengan calon legislatif perempuan.
- HEKS-SWS (2013-2015): Program ini memperkuat usaha perempuan dan Komite Siaga Bencana (KSB) dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas tanggap darurat, dengan promosi perspektif gender dalam pengurangan risiko bencana.
- Konsorsium PERMAMPU – DFAT Australia (2015-2020): Program ini bertujuan meningkatkan akses perempuan terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR). Fokusnya pada perempuan akar rumput, perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR, serta kebijakan pemerintah daerah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan HKSR.
- Kemitraan SNV Belanda (2016-2020) – Program Voice for Change Partnership (V4CP): Fokus program ini adalah sanitasi melalui pendekatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) guna mencapai Universal Akses Sanitasi 2019 dan mendukung target SDGs 6.2. Program ini memperkuat kapasitas CSO dalam advokasi berbasis data serta melibatkan pemangku kepentingan seperti Pokja AMPL dan Forum Kabupaten Sehat di Padang Pariaman. Juga mendorong wirausaha sanitasi melalui pengembangan kebijakan dan alokasi anggaran.
- Kerjasama ASPBAE–Unesco Institute Of Lifelong Learning (2016-2018): Penelitian Aksi ini melibatkan perempuan muda di Tanah Datar untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan formal dan non-formal serta hak-hak lainnya seperti akses informasi dan layanan kesehatan. Tujuannya adalah mendorong peran aktif perempuan muda dalam pendidikan keterampilan, peningkatan ekonomi keluarga, dan penyebaran pengetahuan di komunitas.
- Kerjasama Air Asia Foundation (2018-2020): Proyek ‘tek Gadih’ Bekerja dengan perempuan penenun di Lintau untuk mempertahankan, mempromosikan, dan mengadaptasi tradisi tenun Minang. Proyek ini bertujuan meningkatkan pendapatan penenun dan LP2M melalui wirausaha sosial, termasuk pembuatan produk siap jual, branding, dan negosiasi dengan hotel/galeri lokal untuk promosi.
- Kerjasama dengan Australian Volunteering International (AVI) – DFAT, Feb-Mei 2020: Program ini memberdayakan perempuan penenun di Lintau, Sumatera Barat, untuk mempelajari dasar desain fashion berkelanjutan dan mengelola usaha sosial LP2M. Fokusnya adalah mempromosikan tenun tradisional dan meningkatkan kemandirian finansial perempuan. Program ini mengajarkan standar kualitas internasional serta menciptakan produk siap pakai dengan pewarnaan alami, sekaligus meningkatkan kepercayaan diri dan pengakuan perempuan di rumah dan komunitas mereka.
- Kerjasama dengan Konsil LSM Indonesia – Pena Bulu – European Commission, Jan 2020-Feb 2023: Program ECHO Green mempromosikan inisiatif ekonomi hijau bagi perempuan dan pemuda petani di 25 Nagari di Kab. Padang Pariaman, Sumatera Barat. Program ini berfokus pada pertanian berkelanjutan, ketahanan pangan, dan peningkatan peluang kerja, yang sejalan dengan SDGs 2, 5, dan 8. Capaian program meliputi pembentukan kelompok tani, pemetaan lahan, penerbitan peraturan Nagari, serta pengurangan penggunaan pupuk kimia melalui pengelolaan limbah pertanian.
- Kerjasama dengan Leonard Cheshire UK, Jan-Juni 2021: Penelitian ini meneliti dampak COVID-19 terhadap anak muda penyandang disabilitas di Indonesia. Program ini bertujuan memahami peran disabilitas dalam strategi nasional pandemi, dampaknya terhadap kehidupan, serta kontribusi penyandang disabilitas. Rekomendasi penelitian termasuk pelaksanaan UU No. 8/2016, pendataan yang tepat, peningkatan akses pekerjaan, dan pendidikan inklusi. Penelitian dilakukan di beberapa provinsi, termasuk Sumatera Barat dan Jawa Timur.
- Kerjasama Konsorsium VICRA dengan Kedubes dan Kerajaan Belanda (2021–2024): Program ini bertujuan mendukung petani rentan dalam aksi ketahanan iklim di Kabupaten Pesisir Selatan. Strategi utamanya meliputi riset kerentanan iklim, peningkatan kapasitas petani, dan advokasi pada pemerintah. Capaian termasuk peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam Musrenbang dan pembentukan tim ketahanan iklim inklusif.
- Consortium for Knowledge Management Broker dengan South South North (2022–2024): Melalui jaringan Inclick-Mnet, program ini mendorong perubahan kebijakan iklim dengan memastikan suara masyarakat sipil terdokumentasi. Praktik lokal dan pengetahuan terkait iklim telah dipublikasikan dari wilayah Jakarta, NTT, dan Papua.
- Penelitian dengan Qbar Indonesia Madani dan World Research Institute (2023): Penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan perhutanan sosial dan ketahanan pangan di 3 nagari di Sumatera Barat. Hasilnya, hutan berperan penting dalam ketahanan pangan lokal, baik langsung maupun tidak langsung.
- Kerjasama Universitas Mataram, CDU, ITS, dan DFAT-KONEKSI (2023–2024): Penelitian aksi partisipatif ini mengkaji dampak perubahan iklim terhadap masyarakat pedesaan dan memfasilitasi adaptasi. Fokus pada peternakan, pertanian, perikanan, dan irigasi di 4 provinsi termasuk Sumatera Barat.
- Kerjasama Konsorsium PERMAMPU dengan DFAT INKLUSI (2023–2027): Program ini berfokus pada pencegahan perkawinan dibawah usia 19 tahun dan akses layanan HKSR di 9 nagari di Sumatera Barat. Cakupan meliputi kemandirian ekonomi dan perubahan kebijakan.
- Kemitraan Multi Pihak dengan GIZ Indonesia (2023–2027): Program ini berkontribusi pada ketahanan pangan berbasis pertanian berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Selatan. Capaian tahap I mencakup komitmen 14 institusi dalam kemitraan dan pemetaan kerentanan komunitas.
Struktur Kepemimpinan Lembaga Pengkajian Dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)
Periode 2024 – 2029
Dewan Pengawas
- Ketua: Otri Ramayani Dwiputri
- Anggota:
- Syafrizaldi
- Rozidateno Putri Hanida
Dewan Pengurus
- Ketua: Lany Veryanti
- Sekretaris: Slamet Rachmadi
- Bendahara: Madonna
Badan Pelaksana
- Direktur Eksekutif: Felmi Yetti
Kepala Divisi:
-
- Divisi Administrasi & Keuangan: Ninung Dwi Yantina
- Divisi Pengelolaan Program Berspektif GEDSI: Igusnofaldi
- Divisi Pengelolaan Pengetahuan: Tanty Herida
- Divisi Fundrising: Ramadhaniati