Pada tanggal 3 Agustus 2023, LP2M mendampingi Bapedalitbang dalam pertemuan penting antara perwakilan Pesisir Selatan dengan lembaga pemerintah pusat, yaitu Bappenas dan Kemendagri, dengan tujuan memaparkan potensi strategis Pesisir Selatan yang mampu mendukung target dan program nasional. Pertemuan ini membahas beberapa topik utama, termasuk kemajuan DAK pertanian di Pesisir Selatan dan kerentanan iklim di wilayah tersebut.
Pendapat dan masukan dari berbagai ahli turut diberikan. Dr.vivi yulaswati, MSc, Deputi KSDA, mengungkapkan informasi mengenai hilangnya 60% rempah-rempah di Sumatera Barat dan menyarankan kolaborasi dengan universitas atau ahli untuk menyusun glosarium hasil identifikasi rempah yang hilang (biodiversity loss). Evaluasi status Mandeh juga dianjurkan, dengan penekanan pada keseimbangan pembangunan pariwisata di area Mandeh yang juga menjaga kelestarian alamnya. Hal ini berkaitan dengan masalah iklim yang menyangkut banyak hal tidak hanya berbicara tentang ketahanan dan adaptasi iklim, tapi juga terkait polusi, biodiversity loss, dan kepunahan flora-fauna. Dijelaskan juga berketahanan iklim sudah masuk dalam RPJMN 2020-2024 dalam konteks pembangunan. Saat ini Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP masih dalam progress dalam pengesahan yang mana harapannya dapat menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJPD).
Tanty Herida perwakilan dari LP2M menyoroti isu dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk aksi ketahanan iklim dari Bappenas, yang sayangnya tidak tersedia, namun dana CSR dari Bank Indonesia di daerah bisa dipertimbangkan. Hal ini perlu menjadi perhatian karena perlunya kontribusi miultipihak dalam melaksanakan program.
Beberapa saran lainnya seperti, pak Irfan dari staf Lingkungan Hidup menyoroti pentingnya memasukkan ketahanan iklim ke dalam rencana pembangunan, sementara Pak Kunto dari Subdit Lingkungan Hidup menekankan perlunya dokumen KLHS untuk mendukung upaya ketahanan iklim. Kemendagri telah memperkenalkan konsep ekonomi hijau dan potensi Pesisir Selatan dalam menopang target nasional juga disoroti.
Semua masukan tersebut menjadi bagian penting dalam membangun strategi Pesisir Selatan untuk berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan nasional. Keterlibatan lintas sektor dan kerjasama dalam mengatasi tantangan perubahan iklim di Pesisir Selatan menjadi poin kunci yang diakui oleh semua pihak dalam audiensi ini. Masukan ini menjadi pijakan dalam penyusunan RPJP kab. Pesisir Selatan untuk mewujudkan pembangunan berketahanan iklim yang inklusi dan berkelanjutan di Pesisir Selatan.
Baca juga : Info Kegiatan – Mengupas Perkawinan di Bawah 19 Tahun: Anak Muda Sumatera Bersuara
Info Kegiatan – Mengupas Perkawinan di Bawah 19 Tahun: Anak Muda Sumatera Bersuara
