Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat Sumatra Barat (LP2M Sumbar) bersama dengan PKBI Sumatera Barat yang didukung oleh Program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) mengadakan Diskusi Publik “Menuju Pembangunan Sumbar Berketahanan Iklim yang Inklusif” di ZHM Hotel Premiere Padang, Sabtu (28/11/2023). Kegiatan ini diadakan dalam rangka mengakomodasi aksi-aksi ketahanan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.
Diskusi publik ini turut mengundang perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Benny Sakti. Ia menyebut bahwa Pemda mencanangkan pengumpulan ide untuk menampung rencana kegiatan yang melibatkan semua pihak.
“Sebagai langkah antisipatif, pemda mencangankan kegiatan pengumpulan ide-ide untuk rencana kegiatan perubahan iklim dengan melibatkan semua kelompok umur, generasi Z, post generasi Z, milenial, generasi X, baby boomer, dan pre boomer. Kami berharap kegiatan ini dipandu juga oleh PKBI Sumbar atau LP2M nantinya,” ungkap Benny.
Lebih lanjut, kegiatan ini diadakan respons terhadap implementasi Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (KPBI) yang masih belum banyak melibatkan masyarakat, khususnya kelompok rentan, seperti petani miskin, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia. Tidak hanya itu, juga terlihat belum adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan KPBI yang terbukti dari isu perubahan iklim belum menjadi isu prioritas di daerah.
Di Sumatera Barat, aksi ketahanan iklim diimplementasikan di dua wilayah prioritas, yaitu Kabupaten Padang Pariaman dan Pesisir Selatan. Melalui diskusi publik ini, Pemerintah Daerah Pesisir Selatan dan Padang Pariaman turut diikutsertakan sebagai narasumber dengan harapan kedua pemerintah daerah kabupaten tersebut dapat menerapkan aksi-aksi berketahanan iklim yang inklusif menjadi agenda dalam RPJP Kabupaten.
Menanggapi implementasi dari KPBI di Sumbar, Climate Specialist VICRA Taqqiudin menyebutkan bahwa pentingnya dukungan dan komitmen politik agar kebijakan ini dapat berjalan baik.
“Pembelajaran yang bisa dipraktikkan yaitu adanya aturan yang mendukung, dukungan dan komitmen politik, adanya plaform KMP-PRKBI (ada ruang untuk koordinasi antar kctor), dan adanya mekanisme pendanaan yang jelas,” jelas Taqqiudin.
Ditulis oleh : Bilqis Zehira Ramadhanti Ishak
