Dalam lokakarya tentang Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM), mengemuka beberapa persoalan yang dihadapi oleh Dinas terkait dari Propinsi Sumatera Barat, Kab.Padang Pariaman dan Kab.Sijunjung (Bappeda, Dinkes, Sekretariat STBM, Diknas, BPMD) dalam pelaksanaan STBM. Beberapa persoalan tersebut antara lain :
-Kelembagaan pokja AMPL belum berjalan dengan baik;
Belum adanya regulasi yang jelas dan menguatkan baik dalam
bentuk anggaran maupun semangat menuju STBM; Kebijakan program fisik komunal agar disesuaikan dengan kebutuhan;
Belum bersinerginya kegiatan ditingkat OPD; Belum menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan; Keterbatasan kewenangan provinsi; Terjadinya pergantian sotk baru; Susahnya akses ke daerah 3 T (terpencil, terisolir, terluar); Masih rendahnya komitmen kepala daerah baik propinsi dan kab/kota untuk sanitasi terutama tentang STBM.
Tahun 2019, tersisa lebih kurang 2 tahun lagi. Sementara Universal Acces Sanitasi 100-0-100 (100% masyarakat mengakses air minum – 0% bebas pemukiman kumuh – 100% masyarakat akses sanitasi layak) harus sudah tercapai tahun 2019. Pendekatan yang dilakukan untuk mencapai Universal Access adalah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui Pokja AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkungan).
Di luar persoalan-persoalan tersebut, ada semangat baru dan komitmen dari peserta lokakarya untuk bersinergi dan bersama mendorong terbitnya regulasi tentang pelaksanaan STBM untuk percepatan Universal Acces 2019 dan Agenda STBM menjadi isu penting dalam perencanaan daerah.
Grand Zuri Hotel, Padang, 2-3 Mei 2017.
