Padang | lp2m.or.id — Perlindungan anak membutuhkan keterlibatan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Di tingkat nagari, Bundo Kanduang dan tokoh perempuan memiliki posisi strategis untuk membangun norma yang menghargai suara anak serta mencegah praktik perkawinan yang merugikan masa depan mereka.
Perkawinan anak dan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama. Persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keputusan keluarga, tetapi juga dipengaruhi oleh relasi kuasa, ketimpangan gender, norma sosial dan budaya, penafsiran keagamaan, serta terbatasnya ruang bagi anak perempuan untuk menyampaikan pendapat dan menentukan masa depannya.
Di Kabupaten Padang Pariaman, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat memiliki posisi penting dalam membentuk pandangan serta praktik kehidupan masyarakat. Ninik mamak, Bundo Kanduang, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh perempuan lainnya kerap menjadi rujukan masyarakat dalam menyikapi persoalan keluarga maupun sosial, termasuk perkawinan.
Pengaruh tersebut dapat menjadi kekuatan untuk mencegah perkawinan anak. Namun, peran tokoh masyarakat juga perlu terus diperkuat agar nilai-nilai adat dan agama menjadi landasan untuk melindungi hak perempuan dan anak, bukan justru membenarkan tekanan, ancaman, atau keputusan yang mengabaikan kehendak anak.
Memahami batas usia perkawinan dan pemaksaan perkawinan
Dalam pertemuan bersama tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama perempuan dari Nagari Katapiang, Nagari Toboh Ketek, dan Nagari Koto Tinggi, pembahasan diarahkan pada pemahaman mengenai batas usia perkawinan serta kaitannya dengan pemaksaan perkawinan dalam perspektif hukum.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang cukup. Dalam memberikan dispensasi, pengadilan wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai.
Sementara itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), khususnya Pasal 10, mengatur pemaksaan perkawinan sebagai tindak pidana. Ketentuan ini mencakup perkawinan anak, pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya, serta pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan.
Kedua ketentuan ini penting dipahami secara cermat. Perkawinan di bawah usia 19 tahun merupakan perkawinan di bawah batas usia minimum yang ditetapkan undang-undang, sedangkan penilaian tindak pidana pemaksaan perkawinan perlu memperhatikan ketentuan dan unsur hukum dalam Pasal 10 UU TPKS. Dengan demikian, praktik budaya maupun keputusan keluarga tidak dapat dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak dan keselamatan anak.
Membaca persoalan dari sudut pandang anak
Untuk menghubungkan pemahaman hukum dengan situasi yang mungkin terjadi di masyarakat, peserta diajak membahas sebuah kasus pemantik tentang seorang anak perempuan berusia 17 tahun yang akan dinikahkan karena keluarganya khawatir menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Anak tersebut masih ingin melanjutkan sekolah, tetapi merasa tidak berani menolak karena keputusan keluarga telah dibuat.
Dalam kasus tersebut, tokoh adat dan tokoh agama diminta keluarga untuk membantu menyelesaikan persoalan. Peserta kemudian diajak mengidentifikasi tanda-tanda bahwa suara dan pilihan anak belum dihargai, pihak-pihak yang dapat membuka ruang dialog aman, serta tindakan yang sebaiknya dilakukan maupun dihindari oleh tokoh masyarakat.
Diskusi ini menekankan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Tokoh masyarakat perlu mendengarkan anak tanpa tekanan, tidak menyalahkan atau mempermalukannya, serta menghindari penyelesaian yang justru mendorong anak menerima keputusan yang tidak dikehendakinya.
Apabila terdapat indikasi pemaksaan, ancaman, kekerasan, atau risiko keselamatan, persoalan perlu dihubungkan dengan layanan profesional dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Tokoh adat dan masyarakat dapat berperan membuka akses serta mendukung proses perlindungan, tetapi tidak menggantikan peran tenaga profesional maupun lembaga yang berwenang.
Memetakan tantangan dan kekuatan di tingkat nagari
Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui diskusi kelompok berdasarkan nagari, yaitu Katapiang, Toboh Ketek, dan Koto Tinggi. Setiap kelompok diminta memetakan empat hal: faktor yang membuat perkawinan di bawah usia 19 tahun masih terjadi, pihak yang memiliki pengaruh terhadap keputusan keluarga, nilai adat dan agama yang dapat menjadi kekuatan perlindungan, serta langkah awal yang aman ketika terdapat anak berisiko mengalami pemaksaan perkawinan.
Melalui pemetaan ini, peserta diajak melihat bahwa pencegahan tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan larangan atau aturan hukum. Perlu ada pemahaman mengenai siapa yang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan keluarga, siapa yang belum dilibatkan, serta bagaimana nilai-nilai positif dalam adat dan agama dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan anak. 
Bundo Kanduang dan tokoh adat perempuan memiliki peluang untuk mengambil peran lebih aktif dalam proses tersebut. Kedekatan dengan keluarga dan masyarakat dapat menjadi pintu masuk untuk membangun komunikasi, menyampaikan perspektif perlindungan anak, dan mendorong perubahan pandangan yang selama ini berpotensi merugikan perempuan dan anak.
Dari diskusi menuju komitmen tindakan nagari
Pertemuan tidak berhenti pada pertukaran pandangan. Setiap nagari diarahkan untuk menyepakati sedikitnya dua tindakan prioritas yang sederhana, realistis, dan dapat ditindaklanjuti oleh para pihak yang memiliki tanggung jawab.
Beberapa contoh tindakan yang dapat dikembangkan antara lain membuka dialog keluarga mengenai usia perkawinan dengan melibatkan Bundo Kanduang dan tokoh agama, menyampaikan pesan perlindungan anak dalam pertemuan nagari, serta menyepakati jalur rujukan aman yang menghubungkan pemerintah nagari dengan Puskesmas atau layanan perlindungan perempuan dan anak.
Setiap tindakan perlu dilengkapi dengan penanggung jawab atau mitra, batas waktu pelaksanaan, serta bukti atau indikator yang dapat diperiksa. Dengan demikian, komitmen tidak berhenti sebagai pernyataan, tetapi memiliki arah pelaksanaan dan dapat dipantau bersama.
Penting pula memastikan bahwa tanggung jawab pencegahan tidak dibebankan kepada anak atau korban untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Anak harus tetap memperoleh ruang aman untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan pendampingan, dan mengakses layanan yang dibutuhkan.
Pencegahan perkawinan anak membutuhkan perubahan cara pandang sekaligus keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat. Penguatan peran Bundo Kanduang dan tokoh adat perempuan menjadi bagian penting dalam membangun lingkungan sosial yang mendukung hak anak, menghargai suara mereka, dan mencegah praktik perkawinan yang dipaksakan. 
Melalui kolaborasi antara tokoh adat, tokoh agama, pemerintah nagari, keluarga, dan layanan terkait, upaya perlindungan dapat dibangun lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Nagari diharapkan tidak hanya menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai adat dan kebersamaan, tetapi juga ruang yang aman bagi anak perempuan untuk belajar, berkembang, dan menentukan masa depannya.
Padang Pariaman, 05 November 2026
