Padang | lp2m.or.id –Stunting masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan kesehatan di Indonesia. Meski secara nasional angka stunting menunjukkan tren penurunan, realitas di tingkat komunitas memperlihatkan persoalan yang lebih kompleks. Kesenjangan informasi, tingginya beban kerja kader kesehatan, serta belum optimalnya implementasi kebijakan yang berpihak pada kebutuhan nyata masyarakat menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting.
Penurunan angka stunting tidak semata ditentukan oleh keberadaan kebijakan, melainkan oleh sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterapkan, dan diawasi di tingkat lokal. Dalam banyak kasus, keterbatasan pemahaman terhadap kebutuhan spesifik masyarakat serta minimnya pemetaan sumber daya lokal menyebabkan program yang ada kurang tepat sasaran. Lemahnya proses monitoring dan evaluasi semakin memperlebar jarak antara kebijakan di atas kertas dan dampaknya di lapangan.Kondisi ini menunjukkan bahwa stunting bukan hanya persoalan gizi, tetapi juga persoalan tata kelola, keadilan sosial, dan kapasitas komunitas dalam mengawal kebijakan publik.
Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya advokasi yang sistematis dan berbasis bukti. Advokasi menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang telah dirumuskan benar-benar diimplementasikan sesuai dengan konteks dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, advokasi juga berperan mendorong peningkatan alokasi sumber daya, penguatan komitmen politik para pengambil keputusan, serta perubahan perilaku sosial yang mendukung pencegahan stunting secara berkelanjutan.
Tanpa tekanan dan partisipasi aktif dari komunitas, kebijakan berisiko berjalan secara administratif tanpa menyentuh akar persoalan.
Pelatihan sebagai Ruang Belajar dan Penguatan Kapasitas
Pelatihan advokasi pencegahan dan penurunan stunting hadir sebagai ruang belajar bersama untuk memperkuat kapasitas komunitas. Pelatihan ini dirancang dengan pendekatan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), kesetaraan gender, dan prinsip inklusivitas, guna memastikan bahwa intervensi stunting tidak mengabaikan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, dan kelompok marjinal lainnya.
Melalui pelatihan ini, peserta tidak hanya dibekali pemahaman konseptual, tetapi juga keterampilan praktis dalam advokasi berbasis data, analisis kebijakan, serta penyusunan strategi dan pesan advokasi yang kontekstual.
Mendorong Kolaborasi dan Rencana Aksi Nyata
Salah satu fokus utama pelatihan adalah mendorong kolaborasi lintas sektor—antara komunitas, pemerintah, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting agar pendekatan HKSR dapat terintegrasi secara nyata dalam program dan kebijakan pencegahan serta penurunan stunting, baik di tingkat komunitas maupun pemerintahan.
Pelatihan ini juga memfasilitasi penyusunan rencana aksi yang realistis dan terukur, sehingga hasil pembelajaran tidak berhenti pada wacana, tetapi berlanjut pada praktik dan perubahan nyata di lapangan. Dalam konteks ini, pelatihan turut berkontribusi memperkuat jejaring mitra Program SINTESIS di tingkat lokal.
Melahirkan Agen Perubahan yang Berkelanjutan
Pada akhirnya, pelatihan ini diharapkan melahirkan agen-agen perubahan di komunitas—individu dan kelompok yang memiliki kesadaran kritis, kapasitas advokasi, serta keberanian untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Agen perubahan inilah yang akan menjadi penggerak utama dalam mengadvokasikan upaya pencegahan dan penurunan stunting yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan memperkuat komunitas sebagai subjek pembangunan, upaya penurunan stunting tidak hanya berorientasi pada capaian angka, tetapi juga pada terwujudnya sistem kesehatan dan kebijakan publik yang lebih responsif, setara, dan berpihak pada keadilan sosial.
