Padang | lp2m.or.id — Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat perlu mengintegrasikan perspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) agar proses pemulihan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pandangan tersebut mengemuka dalam diskusi konsolidasi yang diselenggarakan Forum Sumbar Pulih bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat dengan melibatkan berbagai organisasi masyarakat sipil.
Diskusi tersebut dihadiri oleh perwakilan Palang Merah Indonesia (PMI), WALHI Sumbar, LP2M Sumbar, Jemari Sakato, PKBI Sumbar, KOGAMI, PBHI, serta Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Provinsi Sumatera Barat. Pertemuan difokuskan pada penyusunan rencana aksi bersama organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization/CSO) untuk memperkuat advokasi kebijakan penanggulangan bencana sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang kolaboratif, inklusif, dan akuntabel.
Dalam forum tersebut, peserta mengidentifikasi sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam proses pemulihan pascabencana. Salah satu isu yang mengemuka adalah layanan dukungan psikososial yang dinilai masih lebih banyak difokuskan kepada anak-anak di pengungsian, sehingga kebutuhan perempuan dewasa, lanjut usia, dan penyandang disabilitas belum sepenuhnya terakomodasi. Diskusi juga menyoroti bahwa perempuan, khususnya perempuan kepala keluarga, menghadapi dampak yang lebih kompleks setelah bencana. Selain kehilangan tempat tinggal dan sumber penghidupan, mereka tetap memikul tanggung jawab pengasuhan serta pekerjaan domestik yang turut memengaruhi proses pemulihan keluarga.
LP2M Sumatera Barat menegaskan bahwa upaya penanganan bencana perlu mengarusutamakan perspektif GEDSI agar rehabilitasi dan rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperhatikan pemulihan kehidupan masyarakat secara menyeluruh. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses yang setara terhadap layanan, perlindungan, dan peluang untuk kembali membangun kehidupannya.
Selain aspek perlindungan sosial, forum juga menyoroti pentingnya memperkuat pemulihan ekonomi masyarakat terdampak. Peserta diskusi mengungkapkan bahwa banyak keluarga kehilangan aset produktif akibat bencana sehingga mengalami kesulitan memperoleh akses permodalan dari lembaga keuangan. Kondisi tersebut dinilai memperlambat pemulihan mata pencaharian, terutama bagi perempuan yang berperan sebagai penopang ekonomi keluarga.
Melalui diskusi konsolidasi ini, Forum Sumbar Pulih bersama berbagai organisasi masyarakat sipil menyusun rencana aksi bersama sebagai langkah untuk memperkuat advokasi kebijakan penanggulangan bencana di Sumatera Barat. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat mendorong percepatan implementasi rehabilitasi dan rekonstruksi yang berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan proses pemulihan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.
Senin, 27 Juli 2026
Penulis: Faiz Jiyad Mesandaffa
