Padang | lp2m.or.id —Upaya pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan akan lebih efektif apabila disusun berdasarkan pengalaman masyarakat serta mempertimbangkan kebutuhan seluruh kelompok, termasuk perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya. Pendekatan tersebut menjadi fokus dalam Lokakarya Penyusunan Rencana Mitigasi Kelurahan Berperspektif Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) yang difasilitasi LP2M bersama pemerintah kelurahan dan berbagai pemangku kepentingan.
Lokakarya ini bertujuan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami manajemen bencana sekaligus menyusun rekomendasi mitigasi yang dapat diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan kelurahan. Lokakarya yang berlangsung pada 27–28 Juli 2026 ini diikuti oleh 36 peserta pada hari pertama dan 35 peserta pada hari kedua yang diikuti oleh perwakilan Kelompok Suko dan Kelompok Bunga Setangkai, FKPAR Padang, Pemerintah Kelurahan Kepala Koto, PKK dan kader, penyandang disabilitas, ketua RT/RW, Forum Anak, Kelompok Siaga Bencana (KSB) tingkat kecamatan dan kelurahan, kelompok tani, karang taruna, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
Kegiatan dilatarbelakangi oleh masih belum optimalnya upaya mitigasi banjir bandang di tingkat kelurahan yang selama ini belum sepenuhnya didasarkan pada identifikasi risiko dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, aspek pengurangan risiko bencana dan perspektif GEDSI dinilai belum terintegrasi secara memadai dalam dokumen perencanaan pembangunan kelurahan.
Melalui metode partisipatif, peserta diajak mengidentifikasi pengalaman dan dampak banjir bandang yang terjadi di wilayah mereka. Pada hari pertama, peserta melakukan brainstorming mengenai dampak bencana, menelusuri jejak banjir bandang menggunakan peta kelurahan, serta berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi risiko yang dihadapi masyarakat, khususnya kelompok rentan. Hari kedua difokuskan pada refleksi hasil pembelajaran, presentasi temuan kelompok, pembahasan pengurangan risiko bencana berbasis GEDSI, hingga penyusunan rekomendasi mitigasi yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Kelurahan Kepala Koto.
Hasil lokakarya menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai dampak banjir bandang terhadap wilayah dan kelompok rentan. Peserta juga mampu mengidentifikasi berbagai risiko bencana yang dihadapi di lingkungan mereka serta menyusun rekomendasi mitigasi yang akan menjadi masukan dalam perencanaan pembangunan kelurahan.
Diskusi juga memperkuat pemahaman bahwa pengurangan risiko bencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat dan keterlibatan seluruh kelompok dalam proses pengambilan keputusan. Integrasi perspektif GEDSI dinilai penting agar kebijakan dan program mitigasi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih adil dan inklusif.
Perwakilan Kelompok Siaga Bencana (KSB) Kecamatan menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Terima kasih kepada LP2M yang telah mengadakan pertemuan pascabencana ini di Kelurahan Kepala Koto. Kita mengetahui bahwa setelah bencana masih banyak lokasi yang belum sepenuhnya aman karena kondisi tanah sudah berubah. Oleh karena itu, apabila terjadi sesuatu di kemudian hari, masyarakat perlu segera mencari tempat yang aman,” ujarnya.
Melalui lokakarya ini, rekomendasi mitigasi yang disusun secara partisipatif diharapkan menjadi acuan dalam memperkuat pengurangan risiko bencana di tingkat kelurahan. Selain meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, proses ini juga menjadi langkah awal untuk memastikan bahwa kebutuhan kelompok rentan terakomodasi dalam perencanaan pembangunan sehingga ketangguhan Kelurahan Kepala Koto terhadap bencana dapat terus diperkuat.
Senin-selasa/ 27-28 Juli 2026
Penulis: Faiz Jiyad Mesandaffa
Data lapangan dan dokumentasi: Fifi Alfiah
