Agam | lp2m.or.id — Pemerintah Kabupaten Agam memulai proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB/SDGs) Tahun 2026–2029 melalui kegiatan kick-off yang berlangsung pada Kamis (27/8) di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Agam. Mengusung tema “Mengarusutamakan GEDSI dalam Pembangunan Berkelanjutan”, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan agenda pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Agam berjalan secara inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun.
Penyusunan RAD TPB/SDGs merupakan langkah strategis untuk menerjemahkan komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam kebijakan, program, dan aksi yang lebih konkret di tingkat daerah. Proses ini juga menjadi bagian dari upaya menyelaraskan agenda SDGs dengan arah pembangunan Kabupaten Agam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2025–2029.
Dalam proses tersebut, prinsip No One Left Behind menjadi penting untuk memastikan pembangunan tidak hanya berorientasi pada capaian indikator, tetapi juga memperhatikan siapa yang memperoleh manfaat, siapa yang masih tertinggal, serta kesenjangan apa yang perlu diatasi melalui kebijakan dan program pembangunan.
Perspektif tersebut menjadi semakin penting ketika pembangunan daerah dilihat dari keragaman kondisi masyarakat. Perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan dapat menghadapi hambatan yang berbeda dalam mengakses layanan, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, maupun memperoleh manfaat dari pembangunan.
Karena itu, Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI) menjadi salah satu perspektif penting dalam proses penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Agam. Bagi LP2M Sumbar, pengarusutamaan GEDSI merupakan bagian dari upaya mendorong pembangunan yang lebih adil dan inklusif dengan memastikan adanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang setara bagi seluruh masyarakat.
Pengarusutamaan GEDSI juga tidak berhenti pada keterlibatan kelompok rentan dalam forum-forum pembangunan. Perspektif tersebut perlu diterjemahkan sejak tahap identifikasi masalah, penentuan prioritas, penyusunan program, hingga pengalokasian anggaran. Dengan demikian, kebutuhan dan pengalaman kelompok yang selama ini kurang terwakili dapat menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Hal tersebut ditegaskan oleh Zulazmi, Project Director for Sustainable Development Goals South-South and Triangular Cooperation (SDGs-SSTC) GIZ, yang menekankan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu dilihat secara lebih luas.
“Pembangunan bukan hanya tentang ekonomi dan infrastruktur. Pembangunan berkelanjutan adalah tentang memastikan perempuan, penyandang disabilitas, dan setiap orang memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan. No one left behind bukan sekadar slogan, tetapi harus tercermin dalam rencana kegiatan dan rencana anggaran.”
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya dapat diukur dari seberapa banyak program dilaksanakan atau target indikator tercapai. Lebih jauh, pembangunan perlu dilihat dari sejauh mana kebijakan mampu menjawab kesenjangan dan memastikan kelompok yang memiliki hambatan struktural maupun sosial tidak semakin tertinggal.
Dengan dukungan GIZ Indonesia, proses kick-off ini menjadi bagian awal dari upaya memperkuat kolaborasi multipihak dalam penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Agam. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mempertemukan perspektif pemerintah, masyarakat sipil, kelompok masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan aksi pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Ke depan, proses penyusunan RAD TPB/SDGs Kabupaten Agam diharapkan tidak berhenti pada lahirnya sebuah dokumen perencanaan. Lebih dari itu, RAD perlu menjadi instrumen yang membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kesenjangan, menetapkan prioritas intervensi, mengintegrasikan perspektif GEDSI ke dalam program dan penganggaran, serta memantau manfaat pembangunan secara lebih terukur.
Dengan pendekatan tersebut, agenda SDGs di Kabupaten Agam dapat bergerak dari sekadar pencapaian target menuju pembangunan yang benar-benar inklusif, setara, dan berkelanjutan—pembangunan yang membuka ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses maupun manfaat pembangunan.
