lp2m.or.id, Padang -Workshop ini melibatkan narasumber dari Badan PP dan KB, BPBD, dan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana) Provinsi Sumatra Barat. Dalam paparan masing-masing narsum menegaskan bahwasanya pengarusutamaan gender perlu menjadi perspektif dalam upaya pengelolaan risiko, pembangunan, kebijakan yg dikeluarkan pemerintah.
Menurut perwakilan dari Forum PRB, Khalid Saefullah, melalui paparannya”yang perlu direkomendasikan dalam rencana aksi sebagai langkah kerja dari KKG Provinsi Sumatra Barat, yaitu:
1. Melakukan analisis indikator kesiapsiagaan, kerentanan dan PRB sesuai ancaman bencana,
2. Mereview dokumen PRB dan
3. Mendorong penyusunan RAD-PRB Sumatra Barat.”
Agenda ini berlangsung selama 2 hari, 11- 12 November 2014, dengan kegiatan berupa paparan dan diskusi tanya-jawab yang difasilitasi oleh Uni Lany Verayanti dari Field Bumi Ceria .
Berkaitan dengan data, BPS perlu dilibarkan dalam kegiatan KKG kedepannya. “BPS merupakan bank data yang tentunya sebagai pusat segala informasi dan data yg dibutuhkan dalam membantu kerja-kerja kita, maka dari itu mereka perlu dilibatkan” Ujar Uni Lany. “LP2M harus menghubungi dan melibatkan BPS untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya” tambahnya.
Tujuan dari adanya rencana aksi KKG ini untuk memberikan panduan dan arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev yg responsif gender pada setiap tahapan pembangunan. LP2M bekerjasama dengan Badan PP dan KB Provinsi Sumatra Barat membangun komitmen bersama lintas SKPD dan unsur lainnya dalam mendorong implementasi dari KKG Provinsi Sumatra Barat.
“Bagaimana dalam program dan kebijakan di SKPD terkait yang ada di Sumatera Barat dan organisasi-organisasi pelaku PRB, program yang dilakukan berperspektif gender kedepannya” tutur Rizki Permana, Koordinator Program LP2M dalam penyampaian harapannya dari kegiatan ini.
